PENYULUHAN HUKUM DAN SOSIALISASI PENTINGNYA DIGITALISASI DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA
DOI:
https://doi.org/10.22437/jkam.v7i1.22822Keywords:
Urgensi;, Digitalisasi;, Pemerintahan Desa;Abstract
Program Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Ma. Jambi dengan judul Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Pentingnya Digitalisisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa.. Pelaksanaan pemerintahan desa tidak terlepas dari dari wilayah desa, ,masyarakat desa dan pemerintah desa. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam proses pencapaian tujuan pemerintahan desa dan masyarakat desa terutama dalam masalah pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. .Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dan mencari solusi dalam permasalahan yang muncul.. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa supaya efeisien, efektif dan transparan.Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Ma Jambi dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti penting dan manfaat digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa serta meningkatkan kompetensi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau tertib administrasi dan tranparansi administrasi.
Downloads
References
Buku
Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Issu FederalismeSebagai suatu Alternatif, Cet. 2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Kansil, C.S.T. Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
Marbun, BN. Proses Pembangunan Desa, Erlangga, Jakarta, 1980.
Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004.
-----------------------, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 12 Tahun 2008.
-----------------------, Undang-undang Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014
-----------------------, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Desa, PP Nomor 72 Tahun 2005.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Meri Yarni, Irwandi, Kosariza, Netty, Faizah Bafadhal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Please find the rights and licenses in Jurnal Jurnal Karya Abdi Masyarakat (JKAM).
- License
The non-commercial use of the article will be governed by the Creative Commons Attribution license as currently displayed on Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
- Author’s Warranties
The author warrants that the article is original, written by stated author(s), has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author(s).
- User Rights
JKAM's spirit is to disseminate articles published are as free as possible. Under the Creative Commons license, JKAM permits users to copy, distribute, display, and perform the work for non-commercial purposes only. Users will also need to attribute authors and JKAM on distributing works in the journal.
- Rights of Authors
Authors retain the following rights:
- Copyright, and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights,
- The right to use the substance of the article in future own works, including lectures and books,
- The right to reproduce the article for own purposes, provided the copies are not offered for sale,
- The right to self-archive the article.
- Co-Authorship
If the article was jointly prepared by other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.
- Termination
This agreement can be terminated by the author or JKAM upon two months’ notice where the other party has materially breached this agreement and failed to remedy such breach within a month of being given the terminating party’s notice requesting such breach to be remedied. No breach or violation of this agreement will cause this agreement or any license granted in it to terminate automatically or affect the definition of JKAM.
- Royalties
This agreement entitles the author to no royalties or other fees. To such extent as legally permissible, the author waives his or her right to collect royalties relative to the article in respect of any use of the article by JKAM or its sublicensee.
- Miscellaneous
JKAM will publish the article (or have it published) in the journal if the article’s editorial process is successfully completed and JKAM or its sublicensee has become obligated to have the article published. JKAM may conform the article to a style of punctuation, spelling, capitalization, referencing and usage that it deems appropriate. The author acknowledges that the article may be published so that it will be publicly accessible and such access will be free of charge for the readers.
