JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)

KEGAGALAN KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM MENGATASI EMISI GAS MELALUI PROYEK KALIMANTAN FOREST CLIMATE PARTNERSHIP (KFCP)

Ravida Rekha A, Chirsty Damayanti, Hasna Wijayati — Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0700

Kerjasama Indonesia-Australia dalam mengatasi emisi gas terbentuk karena kedua negara memiliki permasalahan yang sama yaitu negara penghasil emisi gas yang tinggi. Hal tersebut membuat Indonesia- Australia membentuk suatu kemitraan yaitu IAFCP (Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership). Kemitraan tersebut merupakan cara untuk mengimplementasikan mekanisme REDD+ dengan membentuk suatu proyek yaitu KFCP (Kalimantan Forest Climate Partnership). Namun pada proses pengerjaan, proyek ini mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut karena adanya hubungan yang kurang baik antara staf KFCP dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan mengapa kerjasama Indonesia-Australia dalam mengatasi emisi melalui proyek KFCP mengalami kegagalan dengan menggunkan metode kualitatif dan sumber data yang dicari menggunakan data sekunder. Dalam menganalisis penelitian ini, menggunakan teori kerjasama bilateral dan teori biosenstris untuk mengetahui mengapa kerjasama ini mengalami kegagalan. Hasil dari penelitian ini menunjukan apa saja yang menjadi penyebab kerjasama ini mengalami kegagalan.

KOMPLEKSITAS PERTANIAN INDONESIA : MEMBANGUN KEKUATAN POLITIK AGRARIA DAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI BIDANG PERTANIAN

andria gustiawan perangin angin — Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0700

Indonesia tidak memiliki arah untuk menjamin tanah untuk petani sesuai dengan UU No.56/PRP/1961 tentang Landreform atau Luas Lahan Pertanian. Selain itu, soal modal, teknologi dan pasar yang sehat untuk pasar produksi pertanian juga tidak terjamin. Dari segi ekonomi pertanian Indonesia sudah tertinggal jauh dari China dan Jepang. Dunia pertanian Indonesia mengalami kegamangan, satu sisi kita masih menggunakan peralatan tradisional, di sisi lain kita menggunakan teknologi pertanian modern namun tidak merata. Petani terjebak dalam kubang kemiskinan karena keterbatasan kepemilikan lahan, modal dan teknologi. Untuk keluar dari sistem pertanian yang gamang maka sosok pemimpin yang berkarakter kuat menjalankan reforma agraria sangat dibutuhkan. Jaminan tanah terhadap petani dan mengembangkan sosio-teknologi pertanian harus dijalankan. Teknologi pertanian harus dikembangkan oleh Indonesia sendiri. Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bisa digunakan untuk memahami pengalaman dan perspektif para petani di indonesia. Teknologi ini harus mendongkrak produksi sehingga ekonomi petani naik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap nasional. Selain itu, sebagai pemimpin harus berani meredam laju investasi dan mengutamakan pertanian kecil modern atau small farming.

MODEL EKOSISTEM PERTAHANAN NEGARA BERBASIS KOLABORASI PEMERINTAH, INDUSTRI DAN MASYARAKAT

Aris Sarjito — Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk merancang model ekosistem pertahanan negara berbasis kolaborasi pemerintah, industri, dan masyarakat. Dengan memanfaatkan wawasan dari literatur yang ada mengenai ekosistem pertahanan kolaboratif, dinamika pemangku kepentingan, dan kerangka kerja untuk memfasilitasi kolaborasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif dokumentasi dan wawancara terpusat dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini mensintesis konsep, model, dan teori utama untuk mengembangkan kerangka konseptual yang menguraikan struktur pemerintahan, saluran komunikasi, dan mekanisme alokasi sumber daya yang diperlukan untuk kolaborasi efektif di sektor pertahanan nasional. Temuan dari tinjauan literatur menyoroti pentingnya peperangan yang berpusat pada jaringan, tata kelola kolaboratif, pemikiran sistem, kemitraan publik-swasta, dan teori sistem sibernetik dalam membentuk ekosistem pertahanan kolaboratif. Analisis pemangku kepentingan mengungkap beragam peran, kepentingan, dan dinamika kekuasaan pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, kontraktor pertahanan, personel militer, dan organisasi masyarakat sipil. Kerangka konseptual mengusulkan mekanisme keterlibatan pemangku kepentingan, komunikasi, alokasi sumber daya, dan tata kelola adaptif untuk meningkatkan kolaborasi di sektor pertahanan nasional.

PENGEMBANGAN UMKM MELALUI INOVASI SIBAKUL DI KABUPATEN BANTUL DAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK MEWUJUDKAN SMART ECONOMY

Nadia Qonita, Muhammad Eko Atmojo — Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana inovasi pengembangan smart economy melalui SiBakul di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, dan dampak inovasi pengembangan usaha bagi UMKM berbasis smart economy melalui SiBakul di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini terbagi menjadi dua dimensi yakni inovasi pengembangan smart economy, dan inovasi pengembangan usaha dengan lima indikator yakni, produktivitas, inovasi (digital), peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan kualitas sdm, dan peningkatan pendapatan. Berdasarkan indikator-indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan UMKM melalui SiBakul terdapat keseimbangan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dan Dampak yang dari adanya inovasi pengembangan usaha bagi UMKM berbasis smart economy yakni terciptanya pembinaan yang terstruktur, terpadu, dan mudah untuk diakses sesuai dengan perkembangan zaman, hal tersebut dikemas dalam bentuk SiBakul yang merupakan bentuk digitalisasi modern sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan smart economy.

ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA LABUHAN AJI DALAM PEMBERIAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024

M. Ulfatul Akbar Jafar, Ayatullah Hadi , Cahyadi Kurniawan — Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0700

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan progam pemerintah setiap lima tahun sekali yang dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislatif di Desa Labuhan Aji, dan untuk mengetahui dan memahami hambatan atau kendala partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu legislatif di Desa Labuhan Aji. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dari partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif di Desa Labuhan Aji menunjukan bahwa jumlah pemberian suara Desa Labuhan Aji mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah suara pada pemilihan sebelumnya. Pemilih di Desa Labuhan Aji mengikuti kegiatan kampanye karena ada acara hiburan dan mengharapkan adanya imbalan, namun masih minim dalam memperhatikan isu kampanye. Faktor penghambat dari partisipasi pemilih pemula maupun pemilih biasa adalah dikarenakan kesibukan aktifitas sehari-hari dan kekecewaan akan kinerja legilatif. Sedangkan faktor pendorong partisipasi pemilih pemula dan pemilih biasa adalah karena rasa ingin tahu dan kesadaran politik para pemilih.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1 TAHUN 2020 DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA PANGKALAN KERINCI.

niaa audaniaa — Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0700

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menata wilahnya, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 terkait penertiban pedagang kaki lima. Permasalahan pedagang kakilima menjadi semakin pelik karena adanya pertimbangan perekonomian masyarakat dan ketertiban wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 terkait penertiban pedagang kaki lima di jalan lintas timur Kota Pangkalan Kerinci. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut dinilai kurang optimal, terutama karena belum adanya lokasi yang disediakan bagi pedagang kaki lima dan kurangnya personel dari satuan polisi pamong praja dalam menegakkan aturan dan menertibkan pedagang kaki lima.

POLA KEKUATAN PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA DALAM PEMILU DI ERA REFORMASI

Nasuhaidi Nasuhaidi, Dimas Subekti — Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini menjelaskan pola kekuatan partai politik Islam Indonesia dalam pemilu di era reformasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik berbasis nasionalis masih menguasai kekuasaan politik di Indonesia, sementara partai politik berbasis Islam berada di pinggiran. Hal ini disebabkan karena partai Islam sendiri tidak dapat menjamin dan mendukung aspirasi umat Islam. Kemudian, partai-partai politik Islam yang moderat dan adaptif terhadap situasi politik yang lebih terbuka dan penerimaan terhadap negara demokrasi cenderung mendapatkan suara yang stabil dalam pemilu. Sementara itu, partai yang tetap kaku dengan model konservatif dan lebih keras dalam menjalankan strategi dakwah yang menekankan pada interpretasi Islam politik yang ketat cenderung gagal mendapatkan suara dalam pemilu. Selain itu, partai-partai politik Islam masih diperhitungkan dalam membentuk koalisi hanya karena massa pendukung yang mereka miliki. Namun, sejak pemilu 2004, partai-partai politik Islam tidak lagi menjadi pemain utama koalisi. Hal ini disebabkan karena partai politik Islam membutuhkan figur politik yang solid secara ideologis dan elektoral.