JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)

EFEKTIFITAS SMART CARD DALAM TRANSPORTASI PUBLIK TRANS JOGJA

Hikmah Maulidia, Muhammad Eko Atmojo — Thu, 28 Nov 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifivitas penggunaan smart card dalam transportasi publik Trans Jogja. Penelitian ini berawal dari kemajuan teknologi yang membri kemudahan aksesibilitas masyarakat, salah staunya dalam metode pembayaran. Penelitian ini menggunkana metode kualitatif dengan studi kasus di Yogyakarta. Pengambilan data penelitian melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan Dinas Perhubungan DIY, PT Anidya Mitra Internasional (AMI) dan masyarakat sebagai pengguna Transjogja. Teknik dokumentasi diupayakan melalui eksplorasi penelitain terdahulu, data resmi pemerintah dan data pendukung lainnya. Penelitian ini mencoba menganalisis efektivitas smart card menggunakan beberapa indikator yakni keberhasilan program, keberhasilan sasaran, pencapaian tujuan program serta tingkat input dan output. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas smart card pada Transjogja sudah cukup baik yang terlihat dari peningkatan pembayaran non-tunai dan persepsi positif masyarakat sebagai pengguna Transjogja terhadap smart card tersebut. Keberhasilan tersebut ditopang dari adanya kebijakan untuk tidak memaksakan masyarakat dalam penggunaan smart card dalam pembayaran pengunaan transjogja. Serta Dishub dan PT AMI gencar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum agar mau menggunakan smart card.

ANALYSIS OF THE IMPACT OF POLITICAL PARTY COMMUNICATION ON SOCISL MEDIA DURING THE CAMPAIGN VOTER PREFERENCES DURING THE 2024 GENERAL ELECTION

Cindytias Putri Faoziah — Thu, 28 Nov 2024 00:00:00 +0700

Salah satu perkembangan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah adanya platform media sosial. Kemajuan tersebut ternyata telah memasuki berbagai ranah kehidupan, salah satunya adalah ranah politik. Pada Pemilu tahun 2024, penggunaan media sosial digunakan sebagai platform komunikasi partai politik dengan tujuan memberikan pengaruh kepada prefensi pemilih. Melalui media sosial, aktor politik dapat menyampaikan pesan-pesan politik atau berbagai pemikirannya. Metode penelitian yang digunakan dalam kepenulisan ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode ini adalah metode yang menggunakan deskriptif untuk menganalisis kejadian yang sedang terjadi. Selain itu, penulis juga mengolah data menggunakan perangkat lunak NVivo 14. Menggunakan perangkat lunak ini, penulis dapat melakukan analisis menggunakan sumber yang terkait dengan topik terkait. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sebagai platform komunikasi selama kampanye Pemilu 2024 ternyata dapat mempengaruhi preferensi pemilih. Melalui media sosial, komunikasi yang tercipta dapat berjalan secara dua arah. Meskipun begitu, dampak negative akibat komunikasi yang dilakukan di media sosial juga tidak dapat dihidari, seperti berita hoax dan serangan kritik.

KEPATUHAN TANZANIA TERHADAP CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) DALAM KAITANNYA DENGAN TROPHY HUNTING

Agustina Dwi Pramesti, Setyasih Harini, Andika Drajat Murdani — Thu, 28 Nov 2024 00:00:00 +0700

Trophy hunting merupakan salah satu fenomena yang cukup umum di belahan Afrika dan seringkali dikaitkan dengan program konservasi satwa di kawasan tersebut. Salah satu destinasi favorit dari perburuan trofi adalah Tanzania, negara yang memiliki keanekaragaman satwa. Sebagai negara penandatangan Konvensi Internasional mengenai Perdagangan Spesies Flora dan Fauna yang Terancam Punah (CITES), Tanzania terikat oleh peraturan yang mengatur perdagangan satwa. Penelitian ini berupaya mengevaluasi sejauh mana kepatuhan Tanzania terhadap konvensi tersebut dalam kaitan dengan perburuan trofi dan tantangan yang dihadapi dalam skala nasional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Dalam memecahkan permasalahan, penelitian ini menggunakan teori kepatuhan dari Ronald B. Mitchell, yang menekankan pada tiga indikator utama, yaitu outputs, outcomes, dan impacts. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori rezim internasional. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa indikator outputs telah terpenuhi, di mana Tanzania memiliki sejumlah undang-undang yang mengatur perburuan trofi. Namun pada indikator outcomes dan impacts, hasilnya masih secara eksplisit dan belum menunjukkan perubahan yang signifikan karena adanya sejumlah tantangan. Dengan demikian, berdasarkan teori kepatuhan yang digunakan, kepatuhan Tanzania terhadap CITES dalam konteks trophy hunting dapat dikategorikan sebagai passive compliance, di mana meskipun regulasi formal ada, implementasi dan dampaknya masih jauh dari harapan.

Indonesia ANALISIS POLA TERBENTUKNYA DINASTI POLITK DESA NYOGAN KECAMATAN MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI

Fitriani Susanti — Thu, 28 Nov 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola terbentuknya dinasti politik Kepala Desa Nyogan di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Serta penyebab dinasti politik masih dikuasai oleh satu keluarga, yaitu keluarga Harun Muhammad Dun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Klientalisme Politik. Klientalisme dapat dipahami sebagai relasi kuasa antara aktor politik yang memberikan sesuatu (patron) dengan pihak yang menerima (klien). Hasil penelitian ini menemukan bahwa, pola terbentuknya dinasti politik Desa Nyogan karena adanya relasi antara Kepala Desa dengan Perseroan Terbatas (PT) dan tokoh masyarakat. Jaringan sosial yang luas serta loyalitas dari berbagai pihak menyebabkan dinasti politik di Desa Nyogan masih kokoh. Ketergantungan masyarakat terhadap Kepala Desa, mengindikasikan kuatnya jaringan klientalisme yang berlangsung dari satu periode ke periode berikutnya. Hubungan patron-klien yang disebabkan oleh rasa balas jasa atas pelayanan-pelayanan yang dilakukan Kepala Desa, membuat masyarakat sulit untuk berpaling memilih pihak yang lain.

BENCHMARK KEBIJAKAN PERTAHANAN NON MILITER DARI BERBAGAI NEGARA: SEBUAH REVIEW

Mohamad Kashuri — Thu, 28 Nov 2024 00:00:00 +0700

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, pertahanan non-militer telah menjadi komponen kritis dalam strategi keamanan nasional. Studi ini menganalisis dan membandingkan kebijakan pertahanan non-militer dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Cina, Rusia, Uni Eropa, Singapura, dan Australia, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tren global. Fokus utama diberikan pada empat pilar pertahanan non-militer: diplomasi, ketahanan ekonomi, kesiapsiagaan siber, dan ketahanan masyarakat. Melalui analisis komparatif dan tinjauan literatur komprehensif, penelitian ini mengungkapkan bahwa negara-negara semakin memprioritaskan pendekatan holistik dalam pertahanan non-militer, mengintegrasikan berbagai sektor pemerintah dan masyarakat. Temuan menunjukkan tren menuju peningkatan investasi dalam keamanan siber, penguatan kemitraan publik-swasta, dan pengembangan strategi komunikasi yang efektif untuk menghadapi ancaman informasi. Studi ini juga mengidentifikasi inovasi-inovasi penting, seperti penggunaan kecerdasan buatan dalam deteksi ancaman dan implementasi program ketahanan masyarakat yang komprehensif. Tantangan utama yang dihadapi termasuk koordinasi antar lembaga, adaptasi terhadap teknologi yang berkembang pesat, dan keseimbangan antara keamanan nasional dan hak-hak individu. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan peningkatan kolaborasi internasional dalam pertukaran informasi dan praktik terbaik, investasi berkelanjutan dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pertahanan non-militer, serta pengembangan kerangka kebijakan yang fleksibel untuk menghadapi ancaman yang terus berevolusi. Studi ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan peneliti dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pertahanan non-militer yang efektif di era kontemporer.

PENDEKATAN MAHZAB FRANKFURT DALAM MEMAHAMI KEBANGKITAN NASIONALISME-ETNOSENTRISME DI EROPA

Muhammad Vicky Afris Suryono — Thu, 28 Nov 2024 00:00:00 +0700

Kegagalan partai sosial-demokrasi dalam mengatasi masalah ekonomi, imigrasi, dan ketidakpuasan sosial telah berkontribusi pada munculnya ideologi kanan di Eropa, yang menguntungkan kelompok-kelompok seperti Partai Demokrat Swedia, PVV di Belanda, dan AfD di Jerman. Partai-partai ini mengusung kebijakan anti-imigran, anti-Islam, dan skeptisisme terhadap Uni Eropa, sambil memperkuat narasi nasionalisme-ethnosentrisme. Kecenderungan ini muncul sebagai respons terhadap ancaman terhadap identitas nasional yang ditimbulkan oleh kebijakan imigrasi. Pendekatan dialektis Mahzab Frankfurt cocok untuk mempelajari bagaimana struktur sosial, politik, dan ekonomi berinteraksi dalam membentuk kecenderungan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana ketidakpuasan terhadap kebijakan sosial-demokrasi dan krisis ekonomi berkontribusi pada kebangkitan nasionalisme - ethnosentrisme, dengan menggunakan metode dialektis untuk memahami hubungan antara ketidakstabilan sosial dan munculnya nasionalisme - ethnosentrisme.

FAKTOR YANG PENGARUHI IMPLEMENTASI SDGS KOTA DAN PERMUKIMAN DENGAN KONSEP GREEN BUILDING DI KOTA PROBOLINGGO

Renny Puspitarini, Andhi Nur Rahmadi — Thu, 28 Nov 2024 00:00:00 +0700

Di negara berkembang, seperti Indonesia, green building telah diakui sebagai pedoman kebijakan tata Kelola bangunan yang lebih baik dan berkelanjutan yang mengimplementasikan pendekatan ramah lingkungan dan efisiensi energi. Kebijakan ini dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 yang mewajibkan pengembang menerapkan prinsip bangunan ramah lingkungan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan metode mengobservasi bangunan-bangunan di Kota Probolinggo apakah sudah sesuai dengan kriteria green building yang diharapkan yang hasilnya diolah dalam software analisis data kualitatif Atlas.ti 9. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi green building di Kota Probolinggo belum sepenuhnya terwujud. Penerapan green building masih jauh dari konsep awal karena berbagai faktor penghambat, seperti anggaran yang tidak memadai dan kurangnya konsultan yang dapat secara efektif dan efisien memenuhi persyaratan green building dalam batasan anggaran.