MANAJEMEN PENGELOLAAN PRODUK HUKUM MELALUI IMPLEMENTASI APLIKASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI UNIVERSITAS JAMBI
DOI:
https://doi.org/10.22437/jmk.v14i2.42275Abstract
Teknologi informasi berperan penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan e-government. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menjadi sarana utama dalam menyediakan akses terhadap produk hukum, baik di tingkat nasional maupun perguruan tinggi. Universitas Jambi perlu mengembangkan JDIH berbasis web untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan keterbukaan informasi publik. Sistem ini memungkinkan akses cepat terhadap Peraturan Rektor, Keputusan Rektor, SOP, dan kebijakan universitas yang menjadi acuan dalam tata kelola dan tridharma perguruan tinggi. Digitalisasi dokumen hukum memungkinkan pengelolaan dan pengarsipan lebih efisien, mengurangi keterlambatan dalam distribusi kebijakan, serta meningkatkan transparansi bagi pihak internal dan eksternal. Dengan demikian, penerapan JDIH berbasis teknologi informasi dapat mendukung tata kelola universitas yang lebih modern, efektif, dan akuntabel.
Downloads
References
Alfajri, W. B., Widodo, A. P., & Adi, K. (2022). Penerapan tata kelola teknologi informasi pada instansi: Systematic literature review. Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi, 7(3), 191–198. https://doi.org/10.25077/teknosi.v7i3.2021.191-198
Asgart, S. M. (2011). Keterbukaan informasi publik dalam perspektif governability. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 3(1), 409. http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/download/SMNAS/1609
Britton, C., & Doake, J. (2001). Object-oriented systems development: A gentle introduction (Illustrated ed.). McGraw-Hill. ISBN 9780077095444.
Dzuja, B., & Sismoro, H. (2013). Rancang bangun sistem regulations legislation library di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang menggunakan Embarcadero Delphi XE3. Jurnal Ilmiah DASI, 14(4), 6–10.
Edy, S. S. (2017). Independensi sistem peradilan militer di Indonesia (Studi tentang struktur peradilan militer). Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(1), 105–128. https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.105-128
Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1), 135. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110
Handoko, W. T., Lestariningsih, E., & Ardhianto, E. (2014). Rancang bangun sistem informasi data konsultasi perkara klien pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang. Dinamika Informatika, 6(1), 17–26.
Herawati, A. R., Widowati, N., & Maesaroh, M. (2023). Dynamics of public service digitization: Study on case tracing information system (SIPP) in court. KnE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v8i11.13568
Makarim, E. (2015). Keautentikan dokumen publik elektronik dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(4), 508. https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no4.60
Mudjiyanto, B. (2014). Operasional sistem perkantoran elektronis dan implementasi aspek human resources (Survei pejabat pemerintah tentang implementasi e-govt). Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 17(1), 27. https://doi.org/10.31445/jskm.2013.170102
Pramono, D. (2015). Penyelenggaraan jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH) online: Evaluasi situs web pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 1(1), 22–27.
Putra, A. A., Kusrini, K., & Pramono, E. (2020). Analisis penerimaan penggunaan sistem informasi akademik/SISCA menggunakan UTAUT. Jurnal Informa: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 5(3), 40. https://doi.org/10.46808/informa.v5i3.143
Putra, W. E., & Setiawan, D. (2019). The success analysis of implementation of the electronic system integrated final project of Jambi University students with Delone and McLean model approach. JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 4(2), 147. https://doi.org/10.15548/jebi.v4i2.241
Rahman, I. (2016). Implementasi rencana jaringan dokumentasi dan informasi hukum melalui teknologi informasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 2(2), 106–113.
Ripanti, E. F. (2020). Pengembangan model evaluasi pada integrated information systems di universitas: Systematic literature review. Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN), 6(2), 224. https://doi.org/10.26418/jp.v6i2.41258
Wardani, L. (2017). Peran jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik (Analisis pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah) [Tesis master, Fakultas Hukum UNISSULA].
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Sigit Indrawijaya, Pradita Eko Prasetyo Utomo, Dawam Suprayogi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
