DOI: https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3

Published: 2022-10-31

Articles

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBENTUK UNIT KERJA PRESIDEN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

muhammad ridho, Muhammad Amin

364-381

PDF

ANALISIS TERHADAP PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ASING BERDASARKAN PENGATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2016

iglesias panjaitan, Kosariza

382-403

PDF

STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR-RI) SEBELUM DAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

M. Rifqi Mahardika, Iswandi

404-418

PDF

ANALISIS TERHADAP PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGRI SIPIL

Penti Zahara, Syamsir

419-430

PDF

ANALISIS KONSTITUSIONALITAS DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 MENURUT HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Ferdiansyah Hanafi, Ansorullah

431-448

PDF

ANALISIS TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Arif Rahmansyah, Irwandi

449-466

PDF

STUDI KOMPARATIF PENATAAN DESA ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Dhandy Nugraha, A Zarkasi

467-480

PDF

PENGATURAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jevon Adijenda Adijenda Parkher, Dasril Radjab

481-501

PDF

ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA DALAM MEMBINA DAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Sinta Yusuf, Firmansyah Putra

501-516

PDF

ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGERA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Fira Natasha, Ridham Priskap

517-536

Pdf