Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Konteks Hukum Acara Pidana

Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

Authors

  • Padillah Kuntum Khoiru Ummah Fakultas Hukum, Universitas Jambi
  • Sahuri Lasmadi Fakultas Hukum Universitas Jambi
  • Yulia Monita Fakultas Hukum Universitas Jambi

DOI:

https://doi.org/10.22437/pampas.v6i2.41041

Keywords:

Ganti Rugi, Hukum Acara Pidana, Korban Salah Tangkap, Perlindungan Hukum, Rehabilitasi, Compensation, Criminal Procedure Law, Legal Protection, Rehabilitation, Victims of Wrongful Arrest

Abstract

This research is conducted with theaim of analyzing how the rules and forms of legal protection for wrongful arrest victims are viewed from the context of criminal procedural law. The occurrence of wrongful arrest is an act that greatly harms the victim and violates Human Rights. Of course, as a result of this wrongful arrest, the victim suffers many material and immaterial losses. Using the normative juridical research method, this study examines the legal provisions regarding the rules of legal protection for victims of wrongful arrest. Legal protection for victims of wrongful arrest has been regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and how the protection is provided to victims of wrongful arrest. In this case, the rules for protecting victims of wrongful arrest have actually been regulated in Law Number 8 of 1981, which states that victims of wrongful arrest are entitled to compensation and rehabilitation due to procedural errors in the arrest. Furthermore, the issue of compensation is regulated in Government Regulation Number 92 of 2015, which stipulates that compensation should be provided within 14 days after it is submitted. However, in the provision of compensation, there are still several matters that require more attention and oversight, namely the deadline for providing compensation, which should be given within 14 days after the compensation claim is submitted. This is evidenced by the fact that many wrongfully arrested victims do not receive compensation within the time frame stipulated in the regulations. Therefore, there is a need for reaffirmation and renewed attention to this regulation because there is no certainty about the sanctions that can be imposed on officials who provide compensation if it is given more than 14 days later.

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada  bagaimana undang-undang dan metode perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dipandang dari sudut pandang hukum acara pidana. Salah tangkap adalah tindakan yang merugikan korban dan melanggar Hak Asasi Manusia. Korban mengalami banyak kerugian material dan immaterial sebagai akibat dari tindakan salah tangkap ini. Penelitian ini menyelidiki ketentuan hukum mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Hukum KUHAP mengatur perlindungan korban salah tangkap dengan menyediakan ganti kerugian dan rehabilitasi. Namun, ganti kerugian memerlukan perhatian dan pengawasan tambahan. Salah satunya adalah tenggat waktu pemberian ganti kerugian, yang harus diberikan selama 14 hari setelah diajukannya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Budiman Maman. (2021). Sistem Peradilan Di Indonesia. Malang: Setara Pers.

Sigit, Sapto Nugroho., Anik Tri Haryani.,& Farkhani. (2020). Metodologi Riset Hukum. Oase Pustaka

Jurnal/ Majalah Ilmiah

Barhamudin and Abuyazid Bustomi, “Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas Menurut KUHAP,” Jurnal Solusi, Vol. 20, No. 2, 2022.

Putri, Maharani Intan., and Anjari Warih, “Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Pidana Studi Putusan Nomor 1273/PID.B/2013/PN.JKT.Sel Juncto Penetapan Nomor 98/PID.PRAP/ 2016/PN.JKT.Sel,” Jurnal Lex Certa, Vol. 5, No. 1, 2019.

Adri Nadita, Najemi Andi, and Monita Yulia, “Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual,” PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, 2024.

Yuniati Nita, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.” Jurnal legalitas, 2024

Maryani Rina, Wahyudhi Dheny, and Siregar Elizabeth, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan,” PAMPAS: Journal of Criminal Law 3, no. 2 (2023). hlm. 148

Saparudin Efendi et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap ( Error in Persona ),” Education and Development 9, no. 3 (2021),

Rohman, Abdul syarif., and Umi Rozah, “Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 2, No. 1, 2020,

Prayoga, Rahma Surian., Lasmadi Sahuri,. and Rapik Mohamad, “Bentuk Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian,” PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, 2024

Berita

LBH. Jakarta. (2013). 875 Hari Berlalu, Pengamen Korban Salah Tangkap Baru Menerima Ganti kerugian

Downloads

Published

2025-07-02

How to Cite

Khoiru Ummah, P. K., Lasmadi, S., & Monita, Y. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Konteks Hukum Acara Pidana: Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 6(2), 218–229. https://doi.org/10.22437/pampas.v6i2.41041

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >> 

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.