PERAN BIDANG PELDOK BIRO HUMAS KEMENSETNEG RI DALAM MENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE
DOI:
https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i2.28586Keywords:
Role of Public Relations, Peldok, Kemensetneg RI, Good GovernanceAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis peran, kendala serta solusi dari Bidang Peldok Biro Humas Kemensetneg RI dalam mengelola pelayanan informasi publik sebagai wujud implementasi good governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ada tiga tahap teknik analisis data yakni reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari studi ini yakni deskripsi mengenai peran Bidang Peldok Biro Humas Kemensetneg RI yaitu sebagai humas teknisi komunikasi (Communication Technician). Wujud implementasi good governance bidang Peldok yakni berupa diseminasi dan produksi konten media sosial. Kendala dalam melaksanakan perannya yaitu kendala teknis dan nonteknis berupa peralatan yang kurang mumpuni dan keterbatasan sumber daya manusia. Solusi atas kendala yang dihadapi yakni dengan melakukan pencegahan kecelakaan teknis dilapangan dan membuka magang bagi mahasiswa.
Downloads
References
Agustin, I. A. (2022). Peran Humas Membentuk Citra Positif Melalui Penyajian Berita Pada Website Kementerian Sekretariat Negara RI.
Dewantara, F,S.(2017). ANALISIS PERAN DAN FUNGSI GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS BERDASARKAN STRUKTUR ORGANISASI (Studi Kasus pada Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia). Fajar Surya Dewantara.pdf (ub.ac.id).
Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Ugm Press.
Kurniawan, M.(2017). Mewujudkan good governance di pemerintah kota malang melalui implementasi undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik).
Kusumastuti, F., M.S, K., & Editor. (2002). Dasar-Dasar Humas. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Maulidia, R. (2020). Peran Humas Pemerintah Sebagai Sarana Komunikasi Publik (Studi Pada Bagian Humas Dan Protokol Pemerintah Kota Bogor).
Mendel, T. (2008). Freedom Of Information: A Comparative Legal Survey.
Mubarok, A. M. (2023). Teknik Switcherman Pada Recording Event Multicamera Ceria Tv. Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/65917/1/Skripsi%20gabungan.Pdf.
Muhammad, K. (2017). Mewujudkan Good Governance Di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(2), 146–157. Https://Doi.Org/10.26905/Pjiap.V2i2.2021.
Nurdiansyah. (2018). Peran Humas Kementerian Sekretariat Negara Dalam Menunjang Keterbukaan Informasi Publik. Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/41617/1/Nurdiansyah-Fdk.Pdf.
Nurdiansyah e. (2016). Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat. Jurnal bhinneka tunggal ika, volume 3, nomor 2.
Nurjaman, K., & Umam, K. (2013). Komunikasi Public Relation: Panduan Untuk Mahasiswa, Birokrat, Dan Praktisi Bisnis. Pustaka Setia. Https://Openlibrary.Telkomuniversity.Ac.Id/Pustaka/16735/Komunikasi-Public-Relation-Panduan-Untuk-Mahasiswa-Birokrat-Dan-Praktisi-Bisnis.Html.
Permatasari,D, A. ET,AL.(2017) Peran hubungan masyarakat (humas) dalam pengelolaan layanan informasi e-government di kantor kementerian agama kabupaten gresik. Jurnal Administrasi Pendidikan Islam.
Purnama, S. A. P. (2022). Proses Produksi Berita Foto Di Website Resmi Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara RI.
Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen). Perspektif, 17(1), 54. https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94.
Sandykala, C,M. (2020). Peran Public Relationsdalam Meningkatkan Citra Lembaga PendidikanThe Public RelationsRolein Enhanching the Imageof Educational Institutions. Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan.
Setiaman, A et al,. (2013). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik (analisis kritis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di pemerintahan kota bandung kepada warga kota). Jurnal kajian komunikasi.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung). Bandung: Afabeta.
Suhendar, A. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 13(2), Article 2. https://doi.org/10.31845/jwk.v13i2.315.
Umam, K., & Ariyoso, D. (2019). Manajemen Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Dalam Mengelola Pelayanan Informasi Publik. Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 1(1), 19–38. https://doi.org/10.15575/jbpd.v1i1.6312.
Wijayanto, C. (2019). Peran Bakohumas Provinsi Jawa Timur Dalam Membangun Keterbukaan Informasi Publik.
Wekke, S, I. et al,. (2019). METODE PENELITIAN SOSIAL (Yogyakarta). Penerbit Gawe Buku.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
